MAKALAH HUKUM PERDATA HUKUM PERORANGAN/BADAN PRIBADI

MAKALAH HUKUM PERDATA

HUKUM PERORANGAN/BADAN PRIBADI 

BAB 1

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum, misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terdiri dari empat bagian, yaitu:

• Buku I : berisi tentang Orang

• Buku II : berisi tentang Kebendaan

• Buku III : berisi tentang Perikatan/Perjanjian

• Buku IV : berisi tentang Pembuktian dan Kadaluarsa

Namun, seperti yang tertulis dalam judul makalah, kami hanya akan membahas Buku I KUH Perdata tentang orang yang lebih spesifik lagi tentang hukum perorangan atau pribadi.

Pengertian hukum perorangan menurut subekti adalah peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu[1].

Definisi ini terlalu sempit karena hukum perorangan tidak hanya mengkaji ketiga hal tersebut, namun juga mengkaji tentang domisili dan catatan sipil. Jadi, hukum perorangan adalah keselurah kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang subyek hukum dan kewenangan, kecakapan, domisili, dan catatan sipil. Definisi ini dititikberatkan pada wewenang subyek hukum dan ruang lingkup peraturan hukum perorangan.

Dari latar  belakang  tersebut dapat kita tarik garis besar  rumusan  masalah atau topik pembahasan dalam makalah ini sebagai berikut:

·         Pengertian subyek hukum

·         Pengakuan sebagai subyek hukum

·         Kewenangan berhak dan berbuat

·         Akibat ketidak cakapan

·         Pendewasaan dan akibat hukumnya

·         Domisili dan keadaan tak hadir

·         pencatatan sipil 

  

BAB II

PEMBAHASAN

1.     Pengertian subyek hukum

Subjek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Beberapa pengertian subjek hukum :

·         Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.

·         Subjek hokum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hokum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak.

·         Subjek hokum adalah segala sesuatu yang menurut hokum mempunyai hak dan kewajiban.[2]

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum.Setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing adalah subjek hukum. Jadi dapat di katakan,  bahwa setiap manusia adalah subjek hokum sejak ia di lahirkan sampai meninggal dunia.

Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya, akan tetapi dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu. Mereka digolongkan sebagai orang yang “tidak cakap” atau “kurang cakap” untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330, mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah:

a)    Orang yang belum dewasa.

b)    Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros.

c) Orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin).

Selain manusia sebagai subjek hukum, di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim.[3]

Badan hukum sebagai subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a)    Badan hokum publik, seperti negara, propinsi, dan kabupaten.

b)    Badan hokum perdata, seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, dan koperasi.[4]

2.      Pengakuan sebagai subyek hukum

Pengakuan terhadap manusia pribadi sebagai subjek hukum dapat dilakukan sejak ia masih dalam kandungan ibunya asalkan ia lahir dalam keadaan hidup.[5] Hal ini punya arti penting apabila kepentingan anak menghendaki, misal: dalam hal menerima waris, menerima hibah. Pasal 3 KUHPer ‘Tidak ada satu hukuman pun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak perdata’. Ini berarti betapapun kesalahan seseorang, sehingga ia di jatuhi hukuman oleh Hakim, hukuman Hakim tersebut tidak boleh menghilangkan kedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban perdata. Jadi, pengakuan manusia menjadi subjek hokum dimulai dari ia lahir hidup sampai ia mati.

DAPATKAN FILE LENGKAPNYA DISINI

UNDUH DISINI

---

[1] Defenisi hukum perorangan yang dikemukakan oleh subekti di atas,di tulis  dalam bukunya pokok-pokok hukum perdata

[2]Soeroso,"PengantarIlmuHukum",SinarGrafika, Jakarta, 2005

[3] H.A.M.Effendy, Pokok-pokok Hukum adat,Semarang ( DUTA GRAFIKA,1990) cet.3, hal81

[4]http://agrma.wordpress.com/2012/04/22/subjek-dan-objek-hukum/ di unduh hari Selasa, 01 Oktober 2013 pukul 10:11

[5]Pasal 2 KHUPer