Susunan dan Isi Putusan MK

Susunan dan Isi Putusan MK

 

MK dibuat berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti yang diperiksa di persidangan dan keyakinan hakim. Putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Putusan yang telah dicapai dalam RPH dapat diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan hari itu juga, atau dapat ditunda pada hari lain. Jadwal sidang pengucapan putusan harus diberitahukan kepada para pihak. Putusan ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, serta oleh panitera.

MK memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap putusan MK harus memuat:

a.       kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

b.      Identitas pihak, dalam hal ini terutama adalah identitas pemohon dan termohon (jika dalam perkara dimaksud terdapat pihak termohon), baik prinsipal maupun kuasa hukum;

c.       Ringkasan permohonan;

d.      Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;

e.       Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;

f.       Amar putusan; dan

g.      Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Bagian “ringkasan permohonan” dan “pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan” dalam praktik putusan MK dimuat pada bagian “Duduk Perkara”. Pada bagian ini memuat ringkasan seluruh proses persidangan yang terjadi, mulai dari ringkasan permohonan, alat bukti yang diajukan, keterangan pihak terkait, keterangan saksi pemohon, keterangan ahli pemohon, keterangan saksi termohon/pihak terkait, keterangan ahli termohon/pihak terkait, serta keterangan ahli dari MK (jika ada).

Pada bagian pertimbangan hukum terdiri dari dua bagian, yaitu tentang kewenangan Mahkamah dan legal standing pemohon, serta tentang pokok perkara. Pada bagian pertama, MK akan mempertimbangkan apakah permohonan merupakan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Jika merupakan kewenangan MK, pertanyaan selanjutnya yang dipertimbangkan adalah apakah pemohon memiliki legal standing mengajukan permohonan dimaksud.

Pada bagian pertimbangan hukum atas pokok perkara, ditentukan isu hukum yang harus dipertimbangan dan dijawab yang menentukan amar putusan. Berbagai isu hukum tersebut diberikan pertimbangan satu-persatu, bahkan terhadap keterangan saksi dan ahli juga dijawab oleh majelis hakim, baik menyetujui maupun menolak keterangan itu. Di akhir pertimbangan, dicantumkan kesimpulan (konklusi) dan dilanjutkan dengan amar putusan.[1]

---

[1] Janedjri M. Gaffar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010),hlm.55